BANJARMASIN, smartbanua.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah cepat mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK).

Rapat yang digelar pada Senin (16/3/2026) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin tersebut menjadi upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam merespons kondisi inflasi daerah yang saat ini berada pada urutan ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Lainnya :

• TP PKK Kalsel Gelar Bakti Sosial Ramadan di Tanah Laut, Pasar Murah hingga Sunatan Massal untuk Warga0
• Ketua BKOW Kalsel Ellyana Trisya Hasnuryadi Gelar Khataman Al-Quran 17 Ramadan Bersama Nur Sulaiman Community di Banjarmasin0
• Gubernur Muhidin Minta Doa Masyarakat Banua, Tegaskan Komitmen Bangun Kalsel Bersama Wagub Hasnuryadi0
• Awal 2026, Polda Kalsel Sita 30 Kg Sabu Jaringan Fredy Pratama0
• Buka Puasa Bersama HUT ke-73 KKB di Banjarmasin, Wagub Hasnuryadi Ajak Warga Bakumpai Perkuat Silaturahmi0

Dalam pertemuan itu, inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,86 persen secara month-to-month (mtm). Sementara inflasi secara year-on-year (yoy) mencapai 5,97 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 4,76 persen.

Gubernur H. Muhidin yang juga menjabat Ketua TPID Kalsel menyampaikan bahwa kenaikan inflasi dipicu oleh sejumlah komoditas dan tarif yang mengalami peningkatan harga.

“Pemicu utama lonjakan inflasi di antaranya kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras dan telur ayam ras,” ujar Muhidin saat membuka rapat.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri sempat menyoroti kondisi inflasi di Kalimantan Selatan sehingga perlu dilakukan langkah cepat melalui rapat koordinasi.

“Kita sempat dihubungi Pak Tito, menanyakan bagaimana kondisi Kalsel, dan diminta segera merapatkan langkah pengendalian,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama TPID akan memperkuat sejumlah strategi pengendalian inflasi. Langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi antar instansi, menjaga ketersediaan pasokan pangan, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar, serta memperkuat kerja sama antar daerah.

Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya pelaksanaan pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan.

“Kami terus mendorong semua pihak yang bisa menyelenggarakan pasar murah, karena masyarakat sangat membutuhkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah,” tegasnya.

Rapat HLM TPID tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, anggota TPID, Tenaga Ahli Gubernur, BUMD, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif memaparkan perkembangan indeks harga konsumen dan indeks perkembangan harga di sejumlah kabupaten/kota non-IHK untuk periode minggu pertama dan kedua Maret 2026.

Ia menjelaskan beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, gula, tepung terigu dan beras.

Mukhanif juga mengingatkan sejumlah faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan harga, seperti kondisi global yang memengaruhi harga komoditas impor dan energi, musim hujan yang berdampak pada komoditas hortikultura, potensi banjir yang memengaruhi tanaman padi, hingga dampak pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang lebih awal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel sekaligus Wakil Ketua TPID, Fadjar Majardi memaparkan perkembangan harga bahan pokok serta potensi dampak kenaikan harga emas terhadap inflasi daerah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Muhidin juga menyoroti tiga kabupaten di Kalimantan Selatan yang mengalami tingkat inflasi cukup tinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Kotabaru.

Ia meminta Badan Pusat Statistik terus menyampaikan laporan perkembangan inflasi secara berkala agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat bersama pihak terkait.

“BPS kami minta terus menyampaikan laporan perkembangan inflasi secara berkala, sehingga bisa segera kita ambil langkah penekanan bersama,” ujar Muhidin usai rapat.

Melalui rapat HLM TPID ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif sehingga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok tetap terjaga, terutama menjelang hari besar keagamaan. (/smartbanua)