‎BANJARMASIN — Percakapan tentang jurnalisme sore itu tidak dimulai dari ruang redaksi, melainkan dari sebuah ruang pertemuan yang terbuka bagi siapa saja.

Baca Lainnya :

• TPP ASN Kalsel Naik hingga 98 Persen, Gubernur Minta Kinerja Makin Baik0
• Perkuat Tata Kelola Kerjasama, Pemprov Kalsel Luncurkan SIPEKA (Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Pemetaan, dan Pengelolaan Kerja Sama Daerah) 0
• Dinsos Kalsel Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan0
• Danlanal : 45 Penyelam Bertaruh Nyawa Evakuasi Korban KM Virgo 0
• Menhut Tinjau Karhutla Kalsel, Minta Satgas Darat Diperkuat0

‎

‎Di Banjarmasin Culture Hub, kawasan Siring Pierre Tendean, Banjarmasin, Minggu (30/9/2026) sore, Riyadh Dafhi membuka percakapan dalam Diskusi Publik bertema Mendekatkan Kembali Jurnalisme kepada Warga. Kegiatan yang digelar Banjartimes berkolaborasi dengan Kurawal Foundation itu mempertemukan sejumlah kalangan: pers mahasiswa, aktivis organisasi nonpemerintah, kelompok kreatif, hingga pegiat masyarakat.

‎

‎Suasana yang semula tenang perlahan menghangat. Pertanyaan tentang media sebagai sumber informasi warga berkembang menjadi percakapan yang lebih jauh: siapa yang menentukan informasi, suara siapa yang terdengar, siapa yang justru tertinggal, dan seberapa bebas jurnalis bekerja ketika berhadapan dengan kekuasaan.

‎

‎Bagi Koordinator Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banjarmasin, Rendy Tisna, pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar perdebatan akademis. Ia melihatnya dari pengalaman para jurnalis di Kalimantan Selatan yang berhadapan langsung dengan berbagai risiko ketika menjalankan tugas.

‎

‎Rendy mengungkapkan sejumlah catatan mengenai kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Kalimantan Selatan selama dirinya bergabung dan kemudian menjabat sebagai koordinator AJI Banjarmasin.

‎

‎Catatan itu, katanya, bahkan telah muncul sejak organisasi tersebut masih berstatus AJI Persiapan Banjarmasin, yang kala itu dikomandoi almarhum Didi Gunawan.

‎

‎Menurut Rendy, pekerjaan jurnalistik di Kalimantan Selatan memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika wartawan meliput persoalan lingkungan, konflik agraria, dan isu-isu yang bersinggungan dengan kepentingan besar.

‎

‎“Para jurnalis memberitakan peristiwa di Kalsel, terutama kasus yang berbahaya seperti isu lingkungan. Isu yang paling berbahaya diliput oleh kawan-kawan media di Banua,” kata Rendy.

‎

‎Salah satu perkara yang masih diingat AJI adalah kasus Diananta Putera Sumedi, mantan pemimpin redaksi Banjarhits. Diananta terseret perkara hukum setelah memberitakan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat Dayak.

‎

‎Kasus tersebut kemudian mendorong gerakan advokasi dari AJI bersama sejumlah organisasi. Aksi solidaritas digelar di Banjarmasin dan Banjarbaru untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi Diananta.

‎

‎“Gerakan kelompok dari AJI dan sejumlah organisasi turut menyuarakan. Kita mengadvokasi kasus itu. Kita menggelar aksi di mana-mana, baik di Banjarmasin maupun Banjarbaru,” ujarnya.

‎

‎Namun, menurut Rendy, perkara yang tercatat hanyalah sebagian dari persoalan yang terjadi di lapangan.

‎

‎Ia menyebut pernah mendengar kasus seorang jurnalis di Tanah Bumbu yang berujung pada pemenjaraan hingga meninggal dunia. Di luar kasus-kasus tersebut, masih terdapat banyak kekerasan yang tidak pernah masuk ke dalam laporan resmi.

‎

‎“Laporan-laporan yang masuk di AJI, namun masih banyak tidak terlaporkan. Bahkan mungkin masih banyak tidak tercatat, kasus yang terjadi di daerah,” katanya.

‎

‎Bentuknya pun beragam. Ada jurnalis yang mendapat ancaman, barangnya dirampas, bahkan mengalami kekerasan fisik ketika menjalankan tugas.

‎

‎“Ketika mereka meliput ada yang mendapat ancaman, dirampas, dipukul saat bertugas dan sebagainya. Jurnalis merasa itu kerap dirasakan di lapangan. Namun tidak dilaporkan,” ucap Rendy.

‎

‎Risiko juga muncul ketika jurnalis meliput demonstrasi. Rendy mengaku pernah mendengar adanya jurnalis yang dipiting aparat saat menjalankan tugas peliputan. Persoalan itu kemudian diselesaikan melalui jalan damai.

‎

‎Bagi jurnalis perempuan, persoalannya dapat menjadi lebih kompleks. Rendy menyoroti intimidasi dan kekerasan seksual yang dapat terjadi ketika mereka bekerja di lapangan.

‎

‎“Jurnalis perempuan kerap mendapat intimidasi dan kekerasan seksual saat bertugas. Hal ini sering terjadi. Bahkan kuasa relasi kerap menimpa mereka,” katanya.

‎

‎Relasi kuasa, menurut Rendy, dapat muncul dalam hubungan antara jurnalis dan narasumber. Posisi yang tidak seimbang dapat memengaruhi keamanan maupun kebebasan jurnalis ketika menjalankan pekerjaan.

‎

Persoalan jurnalisme, bagi Rendy, tidak berhenti pada ancaman yang datang dari luar ruang redaksi. Ia juga menyoroti independensi media dari dalam.

‎

‎Salah satu hal yang menurutnya memprihatinkan adalah ketika berita yang telah dibuat wartawan kemudian diturunkan atau di-take down oleh redaksi.

‎

‎“Paling miris ketika redaksi media men-take down berita wartawan. Hal itu disayangkan sekali terjadi di salah satu media lokal di Banua,” ujarnya.

‎

‎Dalam situasi seperti itu, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan informasi kembali muncul.

‎

‎“Independensi media kerap diganggu oleh penguasa,” kata Rendy.

‎

‎Di titik inilah jurnalisme tidak hanya berbicara tentang kemampuan seorang wartawan mencari fakta, tetapi juga tentang ruang tempat fakta tersebut akhirnya dipublikasikan.

‎

‎Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nizar Hidayat, membawa percakapan ke persoalan yang lebih mendasar: bagaimana masyarakat sebenarnya mengenal sebuah realitas?

‎

‎Menurut Nizar, masyarakat tidak selalu dapat melihat atau mengalami langsung setiap peristiwa yang terjadi. Sebagian besar informasi mengenai politik, pemerintahan, konflik sosial, maupun persoalan di sekitar mereka diperoleh melalui media.

‎

‎“Realitas itu dimediasi. Realitas tidak bisa diakses secara langsung, tetapi selalu melalui proses mediasi,” jelas Nizar.

‎

‎Karena itu, media tidak semata-mata menjadi saluran yang memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat lain.

‎

‎Sebelum sampai kepada warga, sebuah peristiwa melewati proses seleksi. Ada fakta yang dipilih, ada yang tidak digunakan. Ada narasumber yang diwawancarai, ada suara yang tidak memperoleh ruang. Ada peristiwa yang menjadi berita utama, sementara peristiwa lain hanya muncul sekilas.

‎

‎Nizar mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep public sphere atau ruang publik yang dikembangkan filsuf dan sosiolog Jerman, Jürgen Habermas.

‎

‎Ruang publik idealnya menjadi tempat masyarakat bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, dan memperdebatkan persoalan bersama. Namun, konsep tersebut kemudian mendapat kritik, salah satunya dari pemikir Nancy Fraser.

‎

‎Menurut Nizar, Fraser menunjukkan bahwa ruang publik tidak selalu menjadi ruang yang setara.

‎

‎“Tidak semua orang itu bisa didengar. Ada inequality di situ,” ujarnya.

‎

‎Secara formal, setiap orang mungkin memiliki kesempatan berbicara. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki sumber daya, akses, maupun visibilitas yang sama untuk membuat suaranya didengar.

‎

‎Kelompok tertentu dapat memiliki hubungan lebih dekat dengan media. Mereka dapat lebih mudah mendapatkan ruang pemberitaan dan membentuk wacana. Sementara kelompok lain mungkin harus berjuang lebih keras sekadar untuk mendapatkan kesempatan berbicara.

‎

‎Dengan demikian, apa yang kemudian disebut sebagai konsensus publik tidak selalu terbentuk dari posisi yang sepenuhnya setara. Ada pertarungan kepentingan dan kekuasaan di dalam proses tersebut.

‎

‎Dalam kerja media, proses itu dapat dilihat melalui dua konsep: agenda setting dan framing. Agenda setting berkaitan dengan kemampuan media menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian. Media memilih peristiwa yang dianggap penting, menentukan mana yang menjadi berita utama, dan mana yang ditempatkan di bagian lain.

‎

‎“Mana yang diangkat menjadi berita, mana yang tidak diberitakan, mana yang diberitakan di headline atau halaman pertama, dan mana yang kemudian ditempatkan di halaman berikutnya,” kata Nizar.

‎

‎Pilihan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi perhatian masyarakat. Namun, bukan hanya persoalan apa yang diberitakan. Cara sebuah peristiwa diberitakan juga menentukan bagaimana masyarakat memahaminya.

‎

‎Nizar mengambil contoh pemberitaan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebuah proyek dapat dipahami sebagai program pembangunan yang penting bagi kepentingan nasional. Dengan bingkai tersebut, pihak yang menolak atau menghambat proyek dapat dilihat sebagai pihak yang menghambat pembangunan.

‎

‎Namun, ketika peristiwa yang sama dilihat dari perspektif warga terdampak, persoalan lingkungan, atau dampak sosial, pemaknaannya dapat berubah.

‎

‎“Ketika dari awal PSN itu di-framing sebagai satu pembangunan yang positif, maka apa pun yang menghalangi PSN bisa dianggap sebagai menghalangi pembangunan,” jelasnya‎

‎Karena itu, bagi Nizar, membaca berita juga membutuhkan kemampuan untuk membaca proses di balik berita tersebut.

‎Terutama ketika media digunakan sebagai sumber penelitian sejarah atau penelitian sosial, peneliti tidak cukup hanya bertanya apa yang diberitakan.

‎Pertanyaan lainnya adalah: bagaimana peristiwa itu diberitakan? Siapa yang mendapat ruang bicara? Suara siapa yang lebih dominan? Dan suara siapa yang tidak memperoleh ruang yang sama?

‎“Ketika menggunakan media sebagai sumber penelitian, kita harus memahami bahwa informasi yang kita terima merupakan hasil dari proses mediasi,” ujarnya.

‎Media, dengan demikian, bukan ruang yang sepenuhnya netral dari proses pemilihan dan pemaknaan. Ia menjadi arena tempat realitas sosial disusun, diperdebatkan, dan dipahami oleh masyarakat.

‎Percakapan kemudian bergerak dari media menuju mereka yang berada di luar ruang redaksi, tetapi sama-sama berhadapan dengan persoalan sosial. Adapun aktivis dari OBH Dacing, Yael Sharon Missy, menyoroti pentingnya integritas, keberanian bersuara, dan kemampuan berpikir kritis.

‎Bagi Sharon, perjuangan membela kepentingan masyarakat tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang nyaman. Ada tekanan, kepentingan, dan pilihan yang harus dihadapi.

‎“Selama saya masih bisa bersuara sampai saat ini, yang selalu saya tekankan adalah pentingnya integritas,” ujar Sharon‎

‎Setiap orang, katanya, memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda. Kondisi sosial serta tekanan lingkungan dapat memengaruhi keputusan seseorang.

‎Karena itu, seseorang pada akhirnya akan berhadapan dengan pilihan: tetap memegang prinsip atau mengambil keuntungan tertentu.

‎Sharon mengingatkan agar mereka yang memilih untuk berjuang tidak melupakan alasan awal yang membuat mereka mengambil jalan tersebut.

‎Ia juga menyoroti pentingnya menyediakan ruang bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan menyampaikan suara.

‎Kebebasan berbicara, menurutnya, menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, kebebasan itu tidak cukup hanya dijamin dalam aturan.

‎“Produk hukum sebaik apa pun dibuat, kalau eksekusinya bagaimana? Di situ ada masalah,” katanya.

‎Persoalan menjadi semakin kompleks ketika informasi datang tanpa henti melalui teknologi digital. Masyarakat tidak lagi hanya menerima berita dari media konvensional. Informasi beredar melalui media sosial, platform digital, video pendek, mesin pencari, hingga berbagai teknologi berbasis kecerdasan buatan.

‎Di tengah situasi itu, Sharon mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk tidak kehilangan kemampuan berpikir secara mandiri.

‎“Teman-teman mahasiswa, ayo kembali gunakan kemampuan kita untuk berpikir dan belajar,” ujarnya.

‎Menurutnya, teknologi seperti artificial intelligence (AI) dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menganalisis informasi. Namun, teknologi tersebut tidak semestinya menggantikan kemampuan manusia dalam berpikir, memeriksa, dan mengambil kesimpulan.

‎Sebab, semakin banyak informasi yang tersedia, semakin penting pula kemampuan untuk menyaringnya.

‎Informasi yang diterima masyarakat bisa saja tidak lengkap, kehilangan konteks, atau dibentuk oleh kepentingan tertentu. Karena itu, menerima informasi tidak cukup hanya dengan mengetahui isinya. Masyarakat juga perlu mempertanyakan dari mana informasi itu berasal, bagaimana informasi tersebut dibentuk, dan kepentingan apa yang mungkin berada di belakangnya.

‎“Teknologinya ada, informasinya juga ada. Tetapi semuanya bisa menjadi sesuatu yang justru mengurangi kemampuan kita untuk berpikir jika kita tidak menggunakannya secara kritis,” katanya.

‎Sore itu, diskusi tentang jurnalisme akhirnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana wartawan bekerja. Ia melebar menjadi pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan warga: bagaimana seseorang memahami realitas, bagaimana sebuah suara mendapatkan ruang, dan bagaimana masyarakat menentukan apa yang layak dipercaya.

‎Di tengah derasnya arus informasi, jurnalisme mungkin memang perlu kembali mendekat kepada warga. Bukan sekadar untuk menyampaikan berita, tetapi untuk memastikan lebih banyak suara dapat ditemukan, didengar, dan diuji bersama di ruang publik.

‎Sebab pada akhirnya, persoalan jurnalisme bukan hanya tentang siapa yang memegang kamera, menulis berita, atau mengendalikan ruang redaksi. Ia juga tentang siapa yang memiliki kesempatan untuk bercerita dan siapa yang selama ini belum sempat didengar. (Rahim Arza)