Banjarbaru - Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyimak dengan seksama arahan Wakil Menko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang diikutinya secara virtual bersama jajaran Forkopinda Kalsel dari ruang Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (27/8/2025) siang.

Baca Lainnya :

• Berbaur Bersama Jamaah, Wagub Hasnuryadi Sulaiman Hadiri Haul Sultan Suriansyah ke- 499 di Ruang Induk Masjid Sultan Suriansyah Banjarmasin0
• Puncak Harjad ke-75 Kabupaten Banjar, Gubernur H. Muhidin Dorong Pembebasan Lahan Jalan Alternatif serta Kewaspadaan Banjir dan Karhutla0
• Entry Meeting BPK-Pemprov, Sinergi Efektivitas Program Berdampak Kesejahteraan Masyarakat0
• Gubernur H. Muhidin Serahkan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya, Penyemangat dan Teladan Bagi ASN Pemprov Kalsel 0
• HSS Bersholawat bersama Habib Syech, Wagub Hasnuryadi Sulaiman dan istri drg. Hj. Ellyana Trisya Berbaur dengan Ribuan Warga0

Tampak mendampingi Gubernur dalam rakor itu diantaranya Kapolda Kalsel, Kepala BIN Daerah Kalsel dan Danrem 101/Antasari.

Rakor yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia berlangsung dari Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam RI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan juga diikuti secara daring oleh Kementerian terkait, para Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, Kabinda dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam arahannya, tersebut Wakil Menko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini perlu menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah bersama Forkopimda.

Lodewijk mengingatkan bahwa meningkatnya eskalasi unjuk rasa di sejumlah daerah jangan sampai dibiarkan berkembang menjadi kerusuhan yang merugikan masyarakat luas.

“Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi dan ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, hal itu bisa berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, setiap kepala daerah bersama Forkopimda harus mampu melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi, serta mereduksi potensi kerawanan sejak awal,” tegas Lodewijk.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan semua elemen strategis dalam menjaga keamanan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat, agar tercipta pendekatan yang lebih humanis dan diterima oleh semua kalangan.

Menurutnya, kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah daerah mampu hadir, mendengar, dan memberikan solusi atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Jaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Libatkan tokoh-tokoh lokal agar aspirasi warga bisa tersampaikan dengan cara yang konstruktif, bukan dengan tindakan anarkis,” ucapnya.

Berbagai narasumber turut memberikan paparan dalam rakor tersebut, di antaranya perwakilan dari Intelkam Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI serta Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menyampaikan informasi strategis terkait situasi keamanan, dinamika sosial, hingga aspek komunikasi publik dalam meredam potensi gangguan kamtibmas di berbagai daerah. (rfq/smartbanua)