Banjarbaru, smartbanua.com - Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Realisasi Fisik dan Keuangan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, senin (29/12/2025).

​Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Gusti M. Hatta, serta Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti.

Baca Lainnya :

• Gubernur Kalsel Muhidin Minta Kades Tanggap Dengan Bencana0
• Rindu Abah Guru Sekumpul, Jemaah dari Berbagai Daerah Padati Martapura pada Momen 5 Rajab0
• Puncak Momen 5 Rajab Haul Sekumpul di Martapura: Cuaca Berawan, Jutaan Jemaah Padati Musala Ar-Raudhah0
• Dinsos Kalsel Siap Layani Jemaah Momen 5 Rajab, Posko Fajar Harapan Sediakan Ribuan Porsi Konsumsi0
• Banjir Martapura Kalsel: Ibu-Ibu dan Balita Dievakuasi Tim SAR Gabungan, Operasi Berlanjut0

Rapat ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi akhir tahun terhadap pelaksanaan APBD Kalsel.

Berdasarkan laporan hingga 26 Desember 2025, realisasi keuangan APBD Kalsel telah mencapai Rp9,98 triliun atau sekitar 74,45 persen, disertai capaian realisasi fisik yang mencapai 95,36 persen.

Angka tersebut menunjukkan sebagian besar program pembangunan telah terlaksana dengan baik, meski masih terdapat selisih antara capaian fisik dan keuangan yang perlu mendapat perhatian.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan pentingnya Rakor sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan APBD agar program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Ini momentum evaluasi dan konsolidasi akhir tahun agar seluruh program berjalan sesuai perencanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah dengan realisasi fisik 100 persen, seperti Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, RSJ Sambang Lihum, Disnakertrans, Biro Perekonomian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP dan Damkar, serta Dinas Perindustrian.

Sebaliknya, Gubernur Muhidin juga menyoroti sejumlah perangkat daerah yang perlu meningkatkan kinerja karena realisasi masih rendah.

Ia meminta evaluasi internal, percepatan administrasi, dan penguatan sinergi tanpa saling menyalahkan.

“Rakor ini harus menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan APBD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalsel,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, memaparkan evaluasi kinerja realisasi fisik dan serapan anggaran SKPD serta UPTD Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2025.

Ia menyampaikan, 10 SKPD dan 36 UPTD telah mencapai realisasi fisik 100%, Capaian ini diapresiasi sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan program.

Suprapti menyebut, ke depan perhatian akan difokuskan pada optimalisasi serapan anggaran terutama pada unit dengan alokasi besar, agar akselerasi pembangunan lebih terasa secara merata.

Untuk perencanaan 2026, ia menegaskan pentingnya keselarasan antara kinerja dan penganggaran, disertai pengawasan berkala. Evaluasi akan dilakukan triwulanan dengan mekanisme reward and punishment secara proporsional.

“Kami mendorong seluruh perangkat daerah menjaga konsistensi kinerja, mempercepat serapan secara terukur, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suprapti.

Ia berharap evaluasi ini menjadi dorongan percepatan program prioritas dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Rakor ini diikuti oleh Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Staf Ahli Gubernur Kalsel, para Asisten, seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel beserta jajaran, serta tamu undangan lainnya. (/rifky raponggati)