BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, H. M. Syarifuddin bertindak selaku Inspektur pada Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 tingkat Provinsi Kalsel di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Senin (29/6/2026) pagi.

Mengangkat tema "Ayah Wajib Hadir" Peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi utama mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Lainnya :

• Gubernur H. Muhidin dan Hj. Fathul Jannah Resmi Buka Festival Bamboo Rafting 2026 di Loksado0
• Police Expo 2026 Resmi Dibuka, Gubernur Muhidin Ajak Warga Kalsel Meriahkan Hari Bhayangkara ke-800
• Hadapi Puncak Kemarau, Pemprov Kalsel Perkuat Kompetensi Damkar0
• Silaturahmi Gubernur H. Muhidin Bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI); Sinergi Peluang Kerja Aman dan Berkualitas bagi Masyarakat 0
• Kalsel Siapkan Perdagangan Karbon sebagai Sumber Ekonomi Masa Depan0

Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel bertindak sebagai Komandan Upacara.

Rangkaian diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting dari Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. 

Bantuan yang diberikan meliputi bantuan sanitasi berupa pembangunan jamban sehat untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, layak, dan memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, disalurkan pula bantuan nutrisi selama tiga bulan guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan, sehingga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal serta mencegah terjadinya stunting.

Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, H. Wihaji yang dibacakan Inspektur Upacara, M. Syariduddin ditegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pembangunan bangsa.

"Hari ini bukan sekadar baris tanggal untuk sebuah seremoni, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita masing-masing dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang," katanya.

Dalam pidato itu juga dijelaskan bahwa keluarga saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan zaman yang begitu cepat, mulai dari disrupsi teknologi digital hingga pergeseran nilai sosial yang masuk ke lingkungan keluarga.

Oleh sebab itu, ketangguhan keluarga dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga inilah yang berkolerasi langsung dengan masa depan Indonesia," ujarnya.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang merupakan peluang emas untuk menjadi negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila kualitas sumber daya manusianya dipersiapkan sejak dini melalui keluarga.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah menekankan tiga pilar utama pembangunan keluarga, yakni penuntasan stunting melalui pemenuhan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, penguatan pendidikan karakter sejak di lingkungan rumah, serta membangun ketahanan mental anak agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada peran ayah dalam proses pengasuhan anak. Kehadiran ayah dinilai tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus hadir secara emosional agar mampu membentuk karakter anak secara optimal.

"Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu utama kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis," pesannya.

Pemerintah juga mengajak seluruh keluarga membatasi penggunaan gawai yang berlebihan serta membangun komunikasi hangat di lingkungan rumah agar anak tidak kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua.

Dalam amanat tersebut dijelaskan pula bahwa berbagai persoalan sosial seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba hingga pergaulan bebas sering kali berakar dari lemahnya fungsi keluarga. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai ancaman tersebut.

"Jangan tunggu sampai anak kita terlanjur menjadi korban atau bahkan pelaku. Benteng pertahanan terbaik di dunia adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan paling dirindukan," tegasnya.

Menutup amanatnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, H. Wihaji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperbarui cara pandang terhadap keluarga sebagai titik awal pembangunan nasional.

"Keluarga bukan sekadar unit terkecil di masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu utama arah pembangunan nasional," tutup amanat tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M syarifuddin ditemui usai kegiatan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program strategis nasional. Dukungan ini kami wujudkan melalui penguatan kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Melalui peringatan HARGANAS ke-33 ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta penguatan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, dan tangguh sebagai pondasi Indonesia yang maju.

Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan dunia usaha, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, pimpinan organisasi kemasyarakatan, jajaran perangkat daerah, serta para peserta upacara dari berbagai instansi dan organisasi terkait.(rifky raponggati/adpim)