Banjarbaru - Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair dan Kepala Biro Perekonomian Eddy Elminsyah Jaya mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah secara virtual, di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (19/1/2026). 

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir yang diikuti secara virtual juga oleh Gubernur, Bupati Wali Kota serta Forkopimda dari seluruh Indonesia ini, juga

Baca Lainnya :

• Pisah Sambut Empat Forkopimda Kalsel, Gubernur Muhidin Ajak Perkuat Sinergi dan Kekompakan0
• Sheila On 7 Jadi Magnet Buzz Youth Fest #4, Tiket Ludes dan Diprediksi Pecahkan Rekor Penonton di Banjarbaru0
• Gubernur Kalsel Bersama Forkopimda Salurkan Bantuan Tunai Rp300 Ribu bagi Warga Terdampak Banjir0
• Kopdar Jadi Ruang Temu, Cerita Berdirinya Klub CB 150 X Chapter Banjarmasin0
• Wagub Kalsel Hasnuryadi Tinjau Banjir di Barito Kuala, 457 KK Terdampak0

membahas terkait langkah antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam program 3 Juta Rumah. 

Usai rakor, Gubernur Kalsel H Muhidin, melalui Kepala Biro Perekonomian Eddy Elminsyah Jaya mengungkapkan, jika melihat tren Indeks Perkembangan Harga, dari seluruh daerah di Indonesia, Kalsel tidak masuk dalam daerah yang mengalami inflasi. 

"Alhamdulillah, hari ini Kalimantan Selatan pada minggu ketiga bulan Januari 2026 ini, kita bukan Provinsi yang memiliki kenaikan tertinggi,  kita cenderung stabil bahkan mengalami penurunan 0,03 persen," ucap Eddy. 

Meski begitu, disampaikan Eddy, Pemprov Kalsel akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Selain itu, berkaitan dengan antisipasi kenaikan harga tiket

pesawat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri  tahun 2026 ini, dijelaskan Eddy sesuai yang telah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan harus adanya saling berkoordinasi antar pihak terkait.

"Diketahui di Kementerian Perhubungan ada tarif batas atas terkait hal ini, sehingga kita tetap berharap subsidi terutama untuk PPN yang ditanggung pemerintah juga tetap ada," ujar Eddy menambahkan. 

Bukan hanya itu, pihaknya juga berharap pemerintah pusat maupun perusahaan maskapai itu bisa mematuhi aturan yang sudah berlaku, karena di Indonesia sekarang ada subsidi avtur (bahan bakar pesawat) dan subsidi khusus sebagai upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat. 

"Kita juga sangat berharap, masyarakat bisa cerdas untuk melakukan pembelian tiket pesawat, untuk menghindari inflasi. Belilah tiket pesawat tidak saat peak season atau diwaktu ramai, tapi early bird  (jauh-jauh hari), dan harapannya  itu bisa mengurangi inflasi yang terjadi pada saat angkutan lebaran di bulan Februari Maret 2026 nanti," pungkas Eddy.

Untuk diketahui, rapat koordinasi yang juga dirangkai dengan evaluasi dukungan pemda terkait program 3 juta rumah kali ini, selain diikuti seluruh Kepala Daerah se Indonesia, juga diikuti sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait, secara langsung maupun secara virtual. (/smartbanua)