Banjarbaru, smartbanua.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2025, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Melalui Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor, Gubernur menghadiri Entry Meeting Gabungan secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/11/2025) siang.

Turut mendampingi, Inspektur Daerah Kalsel Akhmad Fydayeen dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy. Entry meeting ini menjadi penanda dimulainya pemeriksaan kepatuhan belanja infrastruktur oleh BPK terhadap Pemprov Kalsel.

Baca Lainnya :

• Gubernur Kalsel Dukung Sinergi TNI dan Kejaksaan Amankan Aset Negara0
• Pemprov Kalsel dan DPD RI Perkuat Sinergi : Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional0
• PWI-Adaro Cup 2025 Antar Wartawan Kembali Digelar0
• Judo Kalsel Turunkan Enam Atlet di POPNAS XVII 2025, Satu Masuk Semifinal0
• Wagub Kalsel bersama Istri Hadiri HUT ke-44 Yayasan Jantung Indonesia Kalsel0

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur H. Muhidin mengapresiasi sinergi dan pendampingan yang telah diberikan BPK dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah serta mendorong kepatuhan dalam pengelolaan anggaran.

“Terima kasih atas bimbingan dan sinergi yang diberikan BPK. Ini menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Plh Sekdaprov Ariadi Noor.

Menurut Gubernur, pemeriksaan kepatuhan ini merupakan langkah penting untuk mengevaluasi dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sektor infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan ini menjadi sarana evaluasi dan perbaikan bersama, agar tata kelola pembangunan daerah semakin matang dan berintegritas,” tegas H. Muhidin.

Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK, serta mengimbau kabupaten/kota di Kalsel untuk melakukan hal serupa.

“Mari jadikan forum entry meeting ini ruang komunikasi yang konstruktif antara BPK dan pemerintah daerah, agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat,” tambahnya.

Sementara itu, Plh Sekdaprov Kalsel Ariadi Noor menegaskan komitmen Pemprov Kalsel dalam mendukung penuh proses pemeriksaan ini.

“Komitmen kami adalah mengikuti apa yang diarahkan oleh BPK secara transparan. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Ini langkah awal menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Ariadi menilai entry meeting ini juga merupakan upaya preventif BPK RI agar serapan anggaran infrastruktur di akhir tahun 2025 dapat memenuhi target.

“Kegiatan ini menjadi motivasi untuk menuntaskan proyek strategis yang sudah direncanakan. Pemprov Kalsel mendukung penuh langkah ini demi pembangunan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Inspektur Daerah Kalsel, Akhmad Fydayeen, menuturkan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar percepatan laporan keuangan tahun 2026.

“Hasil pemeriksaan ini akan dimasukkan ke dalam laporan kinerja infrastruktur, untuk mempercepat proses laporan keuangan tahun berikutnya,” jelasnya.

Selain itu, Fydayeen juga menyebut pemeriksaan ini menjadi pemantik (trigger) bagi seluruh perangkat daerah agar lebih disiplin dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kehadiran BPK menjadi pengingat bagi kita semua agar menjalankan kegiatan dengan baik dan benar. Ini adalah langkah bersama mempercepat pembangunan di Banua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Andriyanto, menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan kepatuhan belanja infrastruktur adalah memberikan kesimpulan terhadap pengelolaan belanja infrastruktur tahun anggaran 2025 sesuai regulasi.

Pemeriksaan mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk belanja modal, pemeliharaan, serta hibah infrastruktur, yang akan berlangsung selama 35 hari hingga 13 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Bupati/Walikota se-Kalsel atau perwakilan, Sekda, serta kepala dinas terkait seperti Dinas PUPR, BPKAD, Inspektorat, PMD, dan Perkim, bersama para pejabat struktural dan fungsional BPK.

Dengan pelaksanaan entry meeting gabungan ini, diharapkan sinergi antara BPK dan Pemprov Kalsel semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.(/smartbanua)