- Antisipasi Lonjakan Nataru, Polresta Banjarmasin Dirikan 5 Pos Operasi Lilin Intan 2025
- Bandara Internasional Syamsudin Noor Diprediksi Melonjak Saat Nataru
- Hadir di Batola Bersholawat, Wagub Kalsel Ajak Jaga Ukhuwah dan Doakan Kemajuan Daerah
- Libur Natal 2025: 24 Desember Bukan Cuti Bersama, Ini Ketetapan Resmi SKB 3 Menteri
- Polsek Cempaka Rekonstruksi Kasus Perkelahian Maut di Pumpung Banjarbaru, Peragakan 36 Adegan
- drg Ellyana Trisya Hasnuryadi Resmi Dilantik Jadi Ketua VII YJI Kalsel 2025–2030, Fokus Cegah Penyakit Jantung
- Pemprov Kalsel Matangkan Persiapan Momen 5 Rajab 1447 H, Fokus Rekayasa Lalu Lintas dan Kenyamanan Jemaah
- Sejarah dan Makna 5 Rajab: Haul Abah Guru Sekumpul di Martapura, Tradisi Spiritual Terbesar di Kalsel
- Dugaan Penyalahgunaan Dana PKS, Kejati Kalsel Lakukan Penggeledahan di Kantor BKSDA
- Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Ditargetkan Rampung 2025
Kalsel Jadi Provinsi Pertama Gelar Pelatihan Integritas, Gubernur Muhidin: ASN Harus Punya Mental Antikorupsi


Banjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan meminta seluruh Kepala SKPD, baik Dinas, Badan maupun Biro bersedia komitmen untuk menjadikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, dengan menandatangani Pakta Integritas.
Hal ini disampaikan Gubernur H. Muhidin, usai menutup Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di Ballroom Hotel Rattan In Banjarmasin, Kamis (30/10/2025)
Baca Lainnya :
- Polda Kalsel Cegah Paham Radikal Hingga Pelosok Desa Pulau Sebuku Kotabaru0
- Wagub Kalsel Hasnuryadi Berbaur Bersama Pimpinan SKPD Pemprov Ikuti Pelatihan Integritas KPK RI0
- Pemprov Kalsel Perkuat Pengawasan Program MBG0
- Ribuan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Banjar Resmi Sandang Status ASN, Bupati Saidi: Jadilah Abdi Negara yang BerAKHLAK0
- Longsor Kembali Terjadi di Jalan Alternatif Km 171 Satui, Pengendara Diminta Ekstra Waspada0
Apresiasi luar biasa juga disampaikan Gubernur H. Muhidin kepada KPK RI, atas bimbingan dan arahannya dalam pelatihan kali ini, mengingat hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024, Kalimantan Selatan masih berada di zona merah, yang artinya masih berada dalam kategori rentan korupsi.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada KPK RI beserta jajaran, karena telah melaksanakan pelatihan ini di Kalimantan Selatan. Bahkan luar biasa, untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Selatan merupakan pemda pertama di Indonesia yang dilaksanakannya pelatihan Integritas ini, semoga ini menjadi role model bagi daerah lain, meski Kalsel ada catatan merah. Namun dapat meningkatkan Indeks Integritasnya," ucap Gubernur H. Muhidin didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, usai kegiatan.
Gubernur H. Muhidin juga meminta seluruh kepala Dinas, Badan maupun Biro, yang mengikuti pelatihan Integritas ini, untuk bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen, bahwa benar-benar memiliki integritas dalam setiap langkah yang dilakukan dalam menunaikan tugasnya.
"Jika melanggar perjanjian yang tertuang dalam Pakta Integritas itu, maka yang bersangkutan harus siap di nonjob-kan," tegas Gubernur H. Muhidin, yang berharap Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 ini, tidak lagi masuk dalam zona merah, namun setidaknya zona kuning terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yonathan Demme Tangdilintin, dalam pelatihan Integritas di Kalsel ini, mengaku bangga karena seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sangat baik.
"Kami mengapresiasi gubernur, wakil gubernur, serta seluruh Kepala SKPD yang menjadi peserta dalam, telah menunjukkan komitmennya dalam mengikuti pelatihan ini dengan sangat baik. Karena sesuai dengan komitmen untuk meningkatkan integritas di pemerintahan," ucap Yonathan.
Diakhir pelatihan Integritas yang berlangsung selama 2 (dua) hari 29-30 Oktober 2025 ini, Gubernur Kalsel H. Muhidin mendampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyerahkan penghargaan kepada peserta yang dinilai terbaik selama pelatihan. Ada 3 (tiga) kategori yang diapresiasi, yakni; sebagai peserta pre-test terbaik dan tercepat, yang diraih oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Kategori peserta dengan Postes Terbaik dan Tercepat, ynag diraih oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Among Wibowo. Serta, kategori Peserta Terbaik, yang juga diraih oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Kalsel H. Muhidin juga berharap, pelatihan Integritas seperti ini akan kembali dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Kalsel yang mengikutsertakan pejabat dari esselon 3 dan 4, agar nilai-nilai integritas juga tertanam hingga ke pejabat dibawahnya.
Diakhir pelatihan Integritas yang berlangsung selama 2 (dua) hari 29-30 Oktober 2025 ini, Gubernur Kalsel H. Muhidin mendampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyerahkan penghargaan kepada peserta yang dinilai terbaik selama pelatihan. Ada 3 (tiga) kategori yang diapresiasi, yakni; sebagai peserta pre-test terbaik dan tercepat, yang diraih oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Kategori peserta dengan Post Test Terbaik dan Tercepat, ynag diraih oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Among Wibowo. Serta, kategori Peserta Terbaik, yang juga diraih oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Acara penutupan pelatihan Integritas kali ini, selain dihadiri seluruh peserta beserta pasangan, yang berjumlah 40 orang yang merupakan Kepala Dinas, Badan dan Biro lingkup Pemprov Kalsel, juga dihadiri Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas, Direktorat Pendidikan Dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Swasti Putri Mahatmi, Kepala Satuan Tugas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Kurniawan, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Maruli Tua serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel. (/smartbanua)
