Martapura – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, dalam Deklarasi Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Indrasari, Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat desa di Kalimantan Selatan untuk memperkuat komitmen dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa. Deklarasi tersebut juga dirangkai dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kalimantan Selatan.

Baca Lainnya :

• Dukungan Penuh Pejabat Pemprov Kalsel dan Tokoh Banua Dorong Laskar Antasari Menuju Puncak Klasemen.0
• Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman Apresiasi Kemenangan Barito Putera 3-0 atas Persiba.0
• Barito Putera Unggul di Babak Pertama Lewat Sundulan Renan Alves0
• Seni Banua Berkembang, Taman Budaya Kalsel Sukses Gelar Malam Batanam Karya 20250
• Sukses Bina Atlet Berprestasi, Gubernur H. Muhidin Puji Kepemimpinan KONI Kalsel0

Acara dihadiri langsung oleh Ketua Umum PABPDSI RI Fery Radiansyah, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Kepala BNN Kalsel, Wakil Bupati Banjar, serta ribuan anggota BPD se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap Kalimantan Selatan. Ia menilai, kunjungan Menteri Desa dan PDT RI untuk kedua kalinya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam membantu pembangunan desa dan pemberantasan narkoba di daerah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Menteri. Ini sudah kali kedua beliau datang ke Kalsel. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Alhamdulillah, angka penyalahgunaan narkoba di Kalsel sudah menurun secara nasional. Kolaborasi antara Kepolisian dan BNN sangat luar biasa,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Gubernur juga menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat desa dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Kami mengajak seluruh masyarakat desa agar berani melapor jika menemukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Kita harus bekerja sama agar Banua ini benar-benar bersih dari narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto menegaskan bahwa persoalan narkoba tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ia mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa semua pihak harus bekerja sebagai “Superteam” untuk mencapai hasil nyata.

“Para pelaku narkoba itu canggih dan terlatih. Karena itu, kita di tingkat desa harus bersatu. Saya minta setiap desa membentuk satgas anti-narkoba beranggotakan 20 orang untuk menjadi ujung tombak pengawasan dan pencegahan,” ujar Yandri.

Yandri juga menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi program prioritas nasional, sejajar dengan pemberantasan korupsi dan judi online.

“Nilai perputaran uang narkoba hampir mencapai seribu triliun rupiah. Karena itu, desa harus diperkuat agar mampu menangkal ancaman ini. Bahaya narkoba nyata dan sangat mengancam generasi muda kita,” tegasnya.

Kalimantan Selatan menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang melaksanakan Deklarasi Perang Melawan Narkoba, setelah Jambi dan Banten. Lebih dari 2.000 anggota BPD se-Kalsel turut serta dalam deklarasi yang berlangsung khidmat.

Menteri Yandri Susanto bersama Gubernur H. Muhidin, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda, Forkopimda, dan Kepala BNN Kalsel memimpin langsung pembacaan Ikrar Desa Bersinar sebagai simbol tekad bersama mewujudkan Kalimantan Selatan yang bersih dari narkoba.

Di akhir acara, Menteri Yandri Susanto menyerahkan penghargaan kepada Gubernur H. Muhidin atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembinaan serta pemberdayaan BPD se-Kalimantan Selatan.(/smartbanua)