BANJARMASIN, smartbanua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai fondasi strategis yang tidak bisa ditawar demi menjaga stabilitas daerah serta memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Dinansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Banjarmasin, Rabu (11/2/2026).

Baca Lainnya :

• Dipimpin Figur Berpengalaman, AGNIA Perkuat Konsolidasi Guru Ngaji Nasional0
• Ketua TP PKK Kalsel Hadiri Kajian Muslimah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Ajak Perempuan Perkuat Iman Sambut Ramadhan0
• Jelang Ramadan, Satgas Pangan Polda Kalsel Sidak Minyakita0
• Gubernur Kalsel Pimpin Rakor Pengendalian Banjir Banua Anam, Targetkan Pembangunan Sodetan0
• PUPR Kalsel Fokus Lanjutkan Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur0

Dalam sambutannya, Dinansyah menekankan bahwa pembangunan tidak akan pernah berjalan optimal di tengah situasi yang kacau. Ketika ketertiban dan rasa aman terganggu, pelayanan publik lumpuh, investasi melemah, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat ikut terhambat.

Ia mengingatkan, tantangan Trantibumlinmas kini semakin kompleks. Urbanisasi tak terkendali, pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial, hingga derasnya arus informasi digital berpotensi memicu konflik, pelanggaran ketertiban, dan keresahan publik jika tidak ditangani secara tegas dan berkelanjutan.

“Kondisi ini menuntut perubahan cara kerja. Tidak bisa lagi sektoral, reaktif, atau hanya seremonial. Dibutuhkan koordinasi nyata, pengambilan keputusan cepat, serta sinergi kuat lintas sektor,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalsel menargetkan lahirnya kesepahaman operasional, bukan sekadar kesamaan pandangan, dalam penegakan ketertiban umum di seluruh kabupaten/kota. Fokus pembahasan diarahkan pada penajaman strategi penegakan peraturan daerah, penguatan peran dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan Trantibumlinmas, serta penerapan pendekatan humanis dan persuasif yang tetap berpijak pada ketegasan hukum dan keadilan.

Forum tersebut juga dituntut menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan di lapangan, mulai dari pelanggaran ruang publik, aktivitas yang mengganggu ketenteraman, hingga potensi konflik sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.

Dinansyah menegaskan, menjaga ketertiban umum bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur sosial lainnya, upaya menjaga ketertiban akan selalu setengah jalan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik penguatan Trantibumlinmas di Kalimantan Selatan dengan hasil yang terukur, dapat dieksekusi, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar rekomendasi di atas kertas. (/smartbanua)