Banjarmasin, smartbanua.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penguatan regulasi dan penyusunan dokumen kebencanaan yang lebih komprehensif.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Kajian Risiko Bencana (KRB). Kegiatan berlangsung di Aula BPBD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/11/2025).

Baca Lainnya :

• Renang Kalsel Raih 4 Medali Perunggu di Hari Pertama Peparpenas XI 20250
• Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025, Gubernur Kalsel Tinjau Kesiapan Personel dan Peralatan0
• Kalsel Targetkan 2500 Sambungan Listrik Gratis Wilayah Pedalaman0
• Tim Menembak Kalsel Sumbang Emas Perdana di POPNAS XVII 2025 Jakarta0
• Gulat Banjarmasin Juara Umum Porprov XII Kalsel0

“Alhamdulillah, kami di BPBD Kalsel saat ini terus berpacu dengan waktu untuk melakukan upaya mitigasi bencana, salah satunya memperkuat regulasi kebencanaan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, berkat arahan Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Kalimantan Selatan kini memiliki dokumen kebencanaan yang lengkap, termasuk Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, dan cuaca ekstrem.

“Hari ini, kami memperkuat dokumen-dokumen tersebut melalui FGD yang membahas penghitungan IKD dan KRB,” tambahnya.

Bambang menjelaskan bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kalsel terus meningkat setiap tahun, dari 0,46 pada 2022, menjadi 0,53 pada 2023, dan 0,55 di 2024. Target tahun 2025 adalah meningkat menjadi 0,56, berkat kolaborasi lintas sektor, termasuk Forkopimda, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.

BPBD Kalsel juga mencatat keberhasilan menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut penilaian pemerintah pusat, penanganan karhutla di Kalsel termasuk kategori berhasil berkat kolaborasi TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait.

Meski begitu, BPBD Kalsel tetap mewaspadai potensi bencana lain, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang/puting beliung, terutama menjelang musim hujan.

“Kami terus melakukan mitigasi di daerah rawan banjir agar dampak dan risiko bencana dapat ditekan,” ujar Bambang.

Kegiatan FGD melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga teknis, dan pihak swasta, untuk memastikan setiap penanggung jawab dalam kajian risiko bencana jelas.

“Hari ini semua stakeholder berkolaborasi menyusun dokumen penting ini demi mitigasi bencana yang lebih efektif,” pungkas Bambang.

(/smartbanua)