Baca Lainnya :

• Anugerah ASN Kalsel 2025: Gubernur Muhidin Apresiasi Inovasi ASN Berprestasi0
• 6.398 Honorer Pemprov Kalsel Resmi Menjadi Paruh Waktu 0
• Rakerprov KONI Jadi Momentum Konsolidasi Pembinaan Atlet Menuju PON dan Ajang Internasional0
• Kanopi Alfamart di Gambut Banjar Roboh, Lima Motor Rusak dan Dua Orang Alami Cedera0
• Atensi Pengajian Malam Senin Sekumpul, Pemprov Kalsel Siapkan Posko dan Salurkan 2,1 Ton Ikan0

Banjarbaru - Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan dan Kinerja Semester II tahun 2025 pada  Selasa (23/12/2025) di Banjarbaru.

LHP diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  Provinsi Kalsel, Adriyanto kepada Gubernur H Muhidin disaksikan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. 

LHP juga diterima Bupati/Walikota atau yang mewakili, didampingi ketua DPRD masing-masing.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK yang telah menyampaikan LHP-nya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalsel.

Perasaan bangga juga disampaikan Gubernur H Muhidin karena telah menyelesaikan rekomendasi atau catatan LHP terdahulu dan hampir seluruhnya.

"Ada sekitar 60-an temuan waktu itu, sekarang hampir seluruhnya bisa kita selesaikan," ujar Gubernur kepada wartawan usai acara penyerahan.

Atas nama kepala daerah, disampaikan juga terima kasih disampaikan atas bantuan dan bimbingan atau arahan BPK atas pekerjaan yang belum selesai. Bahkan diperbolehkan untuk melanjutkan ke tahun 2026 jika ada yang belum rampung di akhir tahun 2025 ini.

"Yang penting kalau belum seratus persen, jangan dilaporkan seratus persen," ucap Gubernur setelah melakukan diskusi sebelumnya.

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kalsel Adriyanto menyebut, ada 17 tugas yang dikerjakan pihaknya di semester II ini, dan disampaikan 14 LHP, sisanya awal Januari 2026.

Dalam sambutannya disebutkan, penyerahan LHP sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah untuk perbaikan tata kelola di masa mendatang. 

Tujuannya, memberikan rekomendasi dan temuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. 

LHP ini ujarnya lagi, menjadi landasan penting untuk pembahasan APBD dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalsel. 

Penyampaian menyampaikan LHP dengan tujuan tertentu kepatuhan dan kinerja semester II tahun 2025 juga dirangkai dengan pemberian apresiasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) tahun 2025.

Tiga Pemda penerima penghargaan  penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) tahun 2025 yang tertinggi yakni Kabupaten HSS (97,72 persen), Barito Kuala (96,77 persen), dan HSU (95,05 persen). (/smartbanua)