Banjarmasin - Meski belum ditemukan satu pun kasus Virus Nipah di Kalimantan Selatan hingga akhir Januari 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan di seluruh daerah.

Langkah ini dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dinkes Kalsel) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang kesiapsiagaan terhadap penyakit zoonosis emerging, termasuk Virus Nipah yang dikenal memiliki tingkat fatalitas tinggi.

Baca Lainnya :

• Dislautkan Kalsel Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 20270
• Ketua Dekranasda Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin Hadiri INACRAFT 2026, Dorong Produk Kerajinan Banua Tembus Pasar Nasional dan Global0
• Wakili Gubernur H. Muhidin, Sekdaprov Kalsel Hadiri Antasari Award 2026 UIN Antasari Banjarmasin0
• KPK OTT di Kantor KPP Madya Banjarmasin 0
• Gubernur H. Muhidin Hadiri Sosialisasi Kemendagri, Pemprov Kalsel Dukung Digitalisasi Bansos agar Tepat Sasaran dan Transparan0

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kalsel, Anhar Ihwan, menyebutkan bahwa penguatan kewaspadaan difokuskan pada deteksi dini dan respons cepat di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Walaupun belum ada laporan kasus, kami tidak ingin menunggu sampai kejadian. Rumah sakit dan puskesmas diminta meningkatkan kewaspadaan sejak dini sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat,” ujar Anhar, Kamis 5 Februari 2026.

Menurutnya, seluruh fasilitas kesehatan di Kalimantan Selatan telah diingatkan untuk memperketat surveilans epidemiologi, khususnya pada pasien dengan gejala demam akut yang disertai gangguan pernapasan atau gangguan saraf, terutama jika memiliki riwayat paparan risiko.

Pendekatan ini dinilai penting mengingat Virus Nipah dapat berkembang cepat dan menyebabkan komplikasi berat apabila terlambat ditangani.

“Kunci pengendalian ada pada kecepatan. Jika ada gejala yang mengarah, pelaporan harus dilakukan segera agar penanganan bisa lebih efektif,” jelas Anhar.

Selain itu, Dinkes Kalsel juga memperkuat penerapan standar pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di fasilitas kesehatan, termasuk kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko penularan di lingkungan pelayanan kesehatan.

Tidak hanya fokus pada fasilitas kesehatan, Dinkes Kalsel juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mencurigakan.

“Belum ada kasus bukan berarti kita lengah. Kesiapsiagaan adalah cara terbaik agar Kalimantan Selatan tetap aman,” tegas Anhar.

Virus Nipah merupakan penyakit zoonotik yang disebabkan oleh virus dari genus Henipavirus dengan reservoir alami kelelawar buah (Pteropus). Penularan dapat terjadi melalui hewan perantara, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, serta kontak erat antar manusia.

Secara klinis, infeksi Virus Nipah dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut hingga gangguan saraf berat seperti ensefalitis, dengan tingkat kematian dilaporkan mencapai 40 hingga 75 persen. Meski hingga saat ini Indonesia belum pernah mencatat kasus pada manusia, peningkatan kewaspadaan terus dilakukan mengingat potensi risiko di kawasan Asia Tenggara.

Dengan langkah antisipatif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap mampu menjaga kesiapan sistem kesehatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. (/smartbanua)