- Ditlantas Polda Kalsel Perkuat Sinergi Stakeholder Demi Zero Over Dimension Over Loading 2027
- Sekdaprov Kalsel Hadiri Haul ke-21 Guru Cangkring Tapin; Momentum Pelajari dan Nilai-Nilai Keteladanan Ulama
- Halalbihalal Kepala Sekolah dan Pegawas Sekolah SMA/SMK se- Kalsel; Gubernur H. Muhidin Tekankan Keteladanan di Dunia Pendidikan
- Gubernur Kalsel H. Muhidin Terus Dorong PT. Ambapers Gali Pendapatan Asli Daerah untuk Pemprov Kalsel
- Sekdaprov M. Syarifuddin Pimpin Entry Meeting Pemprov Bersama BPKP Perwakilan Kalsel; Langkah Strategis Pengawasan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pemprov Kalsel Berkomitmen Terus Pengendalian Inflasi dan Menjaga Stabilitas Harga serta Ketersediaan Bahan Pokok
- Lepas Jamaah Calon Haji, Gubernur Kalsel Mengingatkan Jaga Kesehatan dan Menitipkan Doa untuk Keberkahan Banua
- Diskop UKM Kalsel Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih
- Capai Impresif 2025, Gubernur H. Muhidin Optimis Kalsel Menarik Banyak Investor di Tahun 2026
- Gubernur Kalsel H. Muhidin Terima Penghargaan Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja Tinggi
Pemprov Kalsel Genjot Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan, Capaian Baru 61,20 Persen
Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai langkah konkret mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Senin 23 Februari.
Baca Lainnya :
- Buka Puasa Bersama HUT ke-73 KKB di Banjarmasin, Wagub Hasnuryadi Ajak Warga Bakumpai Perkuat Silaturahmi0
- Kapolda Kalsel Rangkul Ulama, Perkuat Pesan Kamtibmas Selama Ramadhan0
- Wagub Kalsel Ajak Suporter Tetap Solid, Optimistis PS Barito Putera Raih Target Naik Liga0
- Kapolda Kalsel Ajak Mahasiswa Jaga Kondusivitas Melalui Buka Puasa Bersama OKP Cipayung Plus Kalsel0
- Wali Kota Banjarmasin Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Haul di Kampung Melayu0
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalsel itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen. Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengawasan.
Dalam paparannya, Sekda menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan periode 2005–2025, terdapat 451 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Hingga kini, realisasi penyelesaian mencapai 61,20 persen, sementara 38,80 persen sisanya masih dalam proses.
“Angka ini harus terus kita dorong. Setiap rekomendasi adalah instrumen perbaikan tata kelola,” katanya.
Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025 yang mencakup kepatuhan belanja infrastruktur serta pemeriksaan tematik kinerja dan lingkungan. Seluruh perangkat daerah diminta segera menuntaskan kewajiban tersebut secara terukur dan tepat waktu.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel mencatat capaian 100 persen dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Keberhasilan ini dinilai sebagai indikator penguatan sistem pengawasan internal.
Sekda menekankan pentingnya kelengkapan data dukung serta pemanfaatan aplikasi SIWASIAT guna memastikan proses tindak lanjut berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel menegaskan komitmen untuk menjadikan setiap temuan pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang semakin transparan (/smartbanua)
