Banjarmasin, smartbanua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sekaligus melakukan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang dinilai masih minim fasilitas serta tenaga medis.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalsel yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (11/11/2025).

Baca Lainnya :

• Kapolda Kalsel dan Aktivis Lokal Bahas Isu Sosial, Lingkungan, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan0
• Resep Bir Tertua di Dunia Dibangkitkan dari Roti Bekas untuk Kurangi Sampah Makanan0
• Topan Super Fung-wong Hantam Filipina, 2 Tewas dan 1 Juta Warga Mengungsi0
• Gubernur Kalsel Tegaskan Penempatan Dana Pemprov di Bank Kalsel Aman dan Menguntungkan0
• Soeharto Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025, Bersamaan dengan 9 Tokoh Lainnya0

Menurut Muhidin, forum tersebut menjadi wadah penting dalam menyusun strategi serta kebijakan terpadu antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar program kesehatan berjalan searah dengan RPJMD dan kebijakan nasional di bidang kesehatan.

“Saya harap evaluasi seperti ini dimanfaatkan dengan baik. Saya ingatkan seluruh kepala daerah untuk menjadikan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok sebagai program prioritas,” tegasnya.

Langkah awal, kata Muhidin, yakni dengan melakukan perencanaan alokasi anggaran yang tepat agar pelayanan kesehatan dapat merata dan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Dari musyawarah ini, rencanakan alokasi anggaran, baik oleh bupati/wali kota maupun Dinas Kesehatan se-Kalsel. Misalnya untuk penanganan stunting dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah. Tujuannya agar manfaatnya bisa merata,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dr. Diaudin mengakui masih terdapat ketimpangan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah pelosok. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran dan tantangan dalam menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

“Masalah utama memang akses kesehatan di pelosok. Ada tenaga medis yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena persoalan biaya hidup, keamanan, dan fasilitas. Ini yang sedang kami evaluasi,” ungkap Diaudin.

Diaudin menambahkan, pihaknya berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat membantu memperluas layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Kalsel.

“Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi sekitar Rp600 miliar, tapi lebih dari Rp450 miliar sudah terserap untuk gaji rumah sakit dan pembayaran JKN. Jadi hanya sekitar Rp17 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan pelayanan, termasuk di pelosok,” terangnya.

Melalui Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah ini, diharapkan berbagai kebijakan baru yang dihasilkan dapat memperkuat sistem kesehatan di Kalimantan Selatan. Dengan begitu, derajat kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok, dapat terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.(/smartbanua)