PALANGKA RAYA – Menjalankan program pembangunan bukan hanya soal memastikan kegiatan dapat terlaksana, tetapi juga bagaimana setiap prosesnya tetap berada dalam koridor yang benar.

Hal tersebut menjadi perhatian Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H.M. Syarifuddin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi se-Kalimantan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026) pagi.

Baca Lainnya :

• Polda Kalsel Sikat 211 Tersangka Kasus Curat Curas dan Curanmor0
• Polda Kalsel Musnahkan 2,7 Kg Sabu dan 7.019 Butir Ekstasi0
• Polda Kalsel Gagalkan 128 Kilo Sabu-Sabu0
• ASN Pemprov Tersandung Dugaan Pemerasan, Gubernur, Silahkan Proses0
• Dinas ESDM Kalsel Minta Maaf, ASN nya Tersandung Pemerasan0

Selain menitikberatkan pada pengawasan berbasis risiko dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), rakor ini juga mendorong pengawasan dilakukan sejak awal.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada menemukan kesalahan, tetapi juga mengantisipasi potensi persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Berlangsung dalam empat sesi utama, mulai dari diskusi panel strategi 'pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko', dilanjutkan paparan materi 'penguatan budaya integritas dan akuntabilitas', 'pengawasan berbasis risiko serta penguatan APIP', hingga keynote speech 'kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas', dengan menghadirkan narasumber dari KPK RI, Kemendagri, BPKP, LKPP, serta sejumlah lembaga terkait. 

Ditemui usai kegiatan, Sekdaprov Syarifuddin menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan penugasan langsung dari Gubernur Kalsel, H. Muhidin sebagai bagian dari komitmen Pemprov dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pak Gubernur menugaskan saya mengikuti rakor ini. Ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus memperkuat integritas dan pencegahan korupsi,” ujar Syarifuddin.

Menurutnya, penguatan pengawasan berbasis risiko penting agar setiap potensi persoalan dapat diantisipasi sebelum berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan.

“Pesan Pak Gubernur jelas, pengawasan harus diperkuat sejak awal, sehingga potensi masalah bisa dicegah sebelum terjadi,” katanya.

Selain itu, Sekdaprov Syarifuddin menilai, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan, tetapi juga membutuhkan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas di seluruh perangkat pemerintahan.

“Integritas harus menjadi budaya dalam bekerja. Setiap program harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ucapnya.

Sekdaprov Syariduddin menegaskan, Pemprov Kalsel akan terus mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi risiko.

“Kita ingin APIP semakin kuat, bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan,” pungkas Syarifuddin.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, menekankan pentingnya pemerintah daerah tidak menganggap persoalan tata kelola sebagai hal sepele.

Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

“Jangan sampai nyemplung jurang,” tegas Ely.

Ely juga mendorong pemerintah daerah melakukan pencegahan sejak awal, bukan menunggu persoalan muncul dan berkembang menjadi perkara hukum.

“Rata-rata ada penyimpangan,” ujarnya.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama pemerintah daerah se-Kalimantan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakili Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, Bupati Hulu Sungai Selatan, H. Syafrudin Noor, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan, serta jajaran inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan. (raponggati/smartbanua)