Banjarbaru, smartbanua.com — Ancaman bencana ekologis kembali menjadi sorotan setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan mengingatkan bahwa banjir dan longsor besar yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra dapat sewaktu-waktu terjadi pula di Kalimantan Selatan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul data terbaru yang menunjukkan laju penyusutan hutan di Kalsel terus meningkat dalam dua dekade terakhir.

Direktur Walhi Kalsel menegaskan bahwa bencana besar tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi terutama oleh hilangnya kawasan hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem. Fenomena gelondongan kayu berukuran besar yang hanyut dalam banjir Sumatra, menurutnya, menjadi bukti jelas adanya pembalakan yang menyebabkan hutan kehilangan fungsi resapan air.

Baca Lainnya :

• Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra Tewaskan 753 Orang, Ribuan Mengungsi0
• Wamendagri dan Wagub Kalsel Pantau Penyaluran MBG di SMA Gambut dan Sekolah Rakyat Banjarbaru0
• Wamendagri : Daerah Harus Prioritaskan Lingkungan dalam Rencana Pembangunan0
• Wagub Kalsel Tekankan Percepatan Pembangunan pada Harjad HSS ke-750
• Karantina Kalsel Dorong Eksportir Manfaatkan Single Submission Ekspor0

“Bencana di Sumatra menjadi alarm keras. Jika deforestasi di Kalimantan Selatan tidak dihentikan, kita berpotensi mengalami kejadian serupa. Tanah kehilangan daya serap, air melimpas tak terkendali,” ujarnya.

Data pemantauan menunjukkan bahwa sejak 2001, Kalsel telah kehilangan lebih dari 150 ribu hektare tutupan hutan alami. Penyebab utamanya ialah ekspansi pertambangan, perkebunan sawit, serta alih fungsi lahan yang masif di kawasan hulu. Hilangnya pohon-pohon besar membuat air hujan langsung mengalir ke dataran rendah tanpa proses penyerapan memadai, meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor.

Selain Walhi, sejumlah lembaga pengamat lingkungan juga menyatakan kekhawatiran serupa. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menilai bahwa pola bencana yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan korelasi kuat antara meningkatnya deforestasi dan frekuensi banjir besar. Mereka menyebut istilah “bencana ekologis”, yakni bencana yang tidak lagi murni disebabkan faktor alam, tetapi akibat rusaknya daya dukung lingkungan.

Pakar hidrologi juga menilai bahwa penurunan kualitas kawasan hulu di Kalsel harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika tidak ada pengetatan izin dan pengawasan aktivitas industri ekstraktif, potensi banjir besar akan semakin tinggi, terutama pada musim hujan dengan intensitas ekstrem.

Walhi mendesak pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan hutan, melakukan rehabilitasi kawasan kritis, dan menyusun strategi mitigasi jangka panjang. “Kita harus belajar dari Sumatra. Jangan menunggu sampai terjadi bencana besar baru bergerak,” tegasnya.

Dengan tren penyusutan hutan yang terus berlanjut, Kalimantan Selatan kini berada pada titik krusial. Tanpa langkah cepat dan terukur, ancaman banjir bandang bukan lagi kemungkinan—melainkan tinggal menunggu waktu. (/smartbanua)