- Panglima Batur Salurkan Makanan dan BBM Gratis untuk Relawan Karhutla
- Hari Santri 2026 di Kalsel, Momentum Santri Jadi Agen Perubahan
- Polresta Banjarmasin Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi
- Atasi Karhutla, Dry Ice Ditebar di Langit Kalsel
- BNPB Siapkan Teknologi Dry Ice untuk Bantu Penanganan Karhutla di Kalsel
- Empat Korporasi Tersangka Karhutla
- Pemprov Kalsel Minta Pulangkan Kepala Demang Lehman dari Belanda
- Karhutla Sambang Lihum Ditangani dengan Membalik Gambut dan Pembasahan, Asap Mulai Berkurang
- Banjartimes Bersama Kurawal Foundation Gelar Diskusi Publik Ketika Jurnalisme Kembali Mencari Jalan Pulang kepada Warga
- TPP ASN Kalsel Naik hingga 98 Persen, Gubernur Minta Kinerja Makin Baik
Pemprov Kalsel Dorong Digitalisasi dan Akses Permodalan UMKM

Banjarmasin : Dinas Koperasi dan UKM (Dinaskop Kalsel) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan strategis di tahun 2025.
Gubernur Kalsel melalui Kepala Dinaskop dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai memastikan digitalisasi UMKM menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing pelaku usaha di era ekonomi digital, dengan menghadirkan forum grup discussion (FGD) Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi UMKM.
Baca Lainnya :
- Dishut Kalsel Rencanakan Penanaman Pohon Mangrove di Desa Sabuhur 0
- Mulai 10 Juni, Ini Alternatif Yang Disiapkan Jalan A. Yani Km 31 Banjarbaru Bakal Ditutup 0
- Ratusan Ekor Hewan Kurban Tiba di Pelabuhan Trisakti Bandarmasih0
- Pantauan Hilal Penentuan Dzulhijjah di Banjarmasin, Begini Hasilnya0
- Disdag Kalsel Dorong Usaha Lokal Tembus Pasar Global0
“Digitalisasi UMKM tidak hanya membantu memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memperkuat operasional bisnis dengan dukungan teknologi,” ujar Yanuar saat memberikan paparan di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (28/5/2025).
Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi, sekaligus memastikan akses terhadap permodalan dan pelatihan tersedia merata hingga ke daerah.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM agar bisa bertahan dan berkembang,” tegas Yanuar.
Tidak hanya itu, pemerintah pun memberikan dukungan menyeluruh dalam bentuk permodalan, pelatihan, hingga fasilitasi pemasaran, salah satu program prioritas pemerintah di bidang permodalan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Lebih lanjut Yanuar menyebutkan, pada tahun 2025, dana KUR mencapai Rp5,69 triliun, dengan realisasi per April sebesar Rp1,68 triliun atau 29,52 persen. Terdapat beberapa skema KUR yang ditawarkan, antara lain KUR mikro, kecil, super mikro, hingga KUR untuk penempatan pekerja migran.
“Seiring perubahan kebijakan, batas kredit tanpa agunan untuk KUR Mikro dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” jelasnya.
Selain program nasional, sejumlah pemerintah daerah turut hadir dengan skema kredit inovatif seperti: Kredit BAHUMA (Pemkot Banjarmasin), Kredit GERBANG EMAS (Pemkab Tabalong), Kredit KURMA MANIS (Pemkab Banjar), Kredit UMKM (Pemkot Banjarbaru), Kredit BAMUDA (Pemkab Hulu Sungai Tengah), SANGGAM BABUNGAS dan SANGGAM BAKABUN (Pemkab Balangan).(smartbanua)
