Banjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan meminta seluruh Kepala SKPD, baik Dinas, Badan maupun Biro bersedia komitmen untuk menjadikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Integritas tinggi dalam menjalankan . . .
Banjarmasin - Tunjukan komitmen nyata dalam menegakkan integritas para pejabat Pemerintah Provinsi Kalsel, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman hadiri dan ikuti Pelatihan Integritas Kepala Perangkat Daerah Pemprov . . .
Banjarmasin : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul adanya beberapa kasus keracunan yang terjadi di . . .
Martapura – Suasana haru dan bahagia menyelimuti halaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Kamis (30/10/2025) pagi. Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu . . .
Tanah Laut—Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman mendorong para atlet Banua agar terus berjuang, menjunjung sportivitas, dan . . .
Banjarmasin —Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi dengan mengingatkan seluruh pejabat daerah agar tidak terjerumus dalam praktik . . .
Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, H. Sudian Noor, mengapresiasi hasil kesepakatan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp87.409.365,45 per jemaah. Dari jumlah . . .
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi.Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur H. Muhidin bersama Wakil Gubernur . . .
Banjarmasin – Fenomena thrifting atau perdagangan barang bekas impor yang semakin marak di berbagai daerah turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel.Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kalsel, Ahmad Bagiawan, . . .
Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menepis tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada dana pemerintah daerah sebesar Rp5,165 triliun “mengendap” di perbankan daerah. . . .
